JAKARTA — Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin menegaskan pentingnya perubahan pola pengelolaan sampah di tingkat masyarakat menyusul kebijakan pembatasan pengiriman sampah ke TPST Bantar Gebang yang akan mulai berlaku pada Agustus 2026, Selasa. (14/4/2026).
Kebijakan tersebut, kata Arifin, merupakan hasil arahan dalam rapat terbatas pemerintah provinsi bersama Dinas Lingkungan Hidup. Dalam skema baru itu, hanya 50 persen sampah dari Jakarta Pusat yang diperbolehkan dikirim ke Bantar Gebang, sementara sisanya harus ditangani di wilayah masing-masing.
Foto: Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, memimpin rapat bersama jajaran pemerintah kota dan para lurah di kantor wali kota, Jakarta, membahas strategi pengurangan sampah, Selasa (2026).
“Ini tidak bisa lagi seperti sekarang. Harus ada perubahan pola dari hulu, dimulai dari rumah tangga,” ujar Arifin.
Arifin pun menginstruksikan seluruh lurah di Jakarta Pusat untuk segera melakukan sosialisasi kepada warga agar mulai memilah sampah sejak dari sumber. Pemisahan antara sampah organik dan anorganik dinilai menjadi kunci utama dalam mengurangi beban sampah yang selama ini bergantung pada tempat pembuangan akhir.
Arifin juga menekankan pentingnya mengaktifkan kembali bank sampah di tingkat RW. Menurutnya, sampah anorganik yang dikelola dengan baik tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
“Bank sampah harus berjalan optimal. Sampah anorganik bisa menjadi sumber pendapatan bagi warga,” katanya.
Sementara itu, sampah organik akan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup, meski ia mengapresiasi sejumlah komunitas yang telah mengelola sampah secara mandiri melalui komposting maupun budidaya maggot.
Lebih jauh, Arifin mendorong terciptanya konsep zero waste di lingkungan masyarakat, di mana sampah dapat diselesaikan di tingkat lokal tanpa harus seluruhnya dikirim ke Bantar Gebang.
Tak hanya di masyarakat, perubahan juga mulai diterapkan di lingkungan perkantoran. Arifin menegaskan larangan penggunaan kemasan sekali pakai dalam kegiatan rapat di lingkungan Pemkot Jakarta Pusat.
Pegawai diwajibkan membawa tumbler pribadi dan menggunakan peralatan makan yang dapat digunakan ulang guna menekan produksi sampah harian.
“Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Kita ubah kebiasaan agar sampah bisa berkurang signifikan,” tutup Wali Kota Jakarta Pusat.
Reporter: Matyadi
