JAKARTA – Keberadaan sebuah reklame berukuran besar di kawasan Jalan Nasional 1, Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, menuai sorotan warga. Reklame tersebut diduga tidak memiliki izin resmi serta tidak membayar pajak daerah sehingga dinilai berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta, Minggu (15/3/2026).
Laporan mengenai dugaan pelanggaran tersebut telah disampaikan warga melalui sistem pengaduan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengecekan pada database perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), reklame di lokasi tersebut disebut tidak terdaftar memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR).
Menindaklanjuti laporan tersebut, pengaduan warga telah dikoordinasikan ke instansi terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk dilakukan pengecekan lapangan serta penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Warga sekitar berharap pemerintah daerah dapat bertindak tegas terhadap reklame yang diduga melanggar aturan tersebut.
Fahri (35), warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi reklame, mengatakan bahwa pengawasan terhadap pemasangan reklame perlu diperketat agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah.
“Kalau memang tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak, seharusnya segera ditertibkan. Jangan sampai ada reklame yang berdiri tanpa kontribusi bagi PAD Jakarta,” kata Fahri.
Fahri juga menambahkan bahwa penertiban reklame ilegal penting dilakukan untuk menjaga ketertiban kota serta memastikan setiap pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku.
Hingga saat ini, laporan masih dalam tahap proses penanganan oleh instansi terkait untuk dilakukan tindak lanjut sesuai prosedur yang berlaku.
