Menu

Dark Mode
Lima Jurnalis Hilang saat Liputan Erupsi Gunung Anak Krakatau, Jurnalis Bogor Gelar Doa Bersama Sidang Fauziah-Eko, Saksi Ungkap PO dan Transaksi Rp2 Miliar Forwaka Sumut Rancang Koperasi, LBH dan STM untuk Perkuat Perlindungan serta Kesejahteraan Anggota Bea Cukai Perangi Rokok Ilegal, 10 Juta Batang Diamankan dengan Kerugian Rp8 Miliar Usai Dilantik, Anjasra Fokus Inventarisasi Barang Bukti Ngopi Usai MHT, Pokja PWI Jaktim Bahas Peluang Usaha

Nasional

Tokoh Adat Aceh Nilai Klaim Pemulihan BNPB Tak Sesuai Fakta

badge-check


					Foto: Tokoh adat Pasak Opat Nenggeri Linge menunjukkan kondisi wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh Perbesar

Foto: Tokoh adat Pasak Opat Nenggeri Linge menunjukkan kondisi wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh

ACEH TENGAH — Klaim pemulihan ekonomi Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor kembali menuai polemik. Pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyebut aktivitas ekonomi di sejumlah daerah mulai membaik, dinilai tidak sejalan dengan realitas yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Ketua Umum Pasak Opat Nenggeri Linge, Zam Zam Mubarak, secara tegas membantah pernyataan tersebut. Ia menilai narasi pemulihan yang disampaikan BNPB terlalu optimistis dan berisiko menutup fakta masih beratnya beban hidup warga terdampak bencana di Aceh.

“Kalau hanya melihat pasar yang kembali buka, itu tidak bisa serta-merta disebut pemulihan ekonomi,” ujar Zam Zam di Aceh Tengah, Senin (5/1/2026). Menurutnya, banyak warga—terutama petani, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro—belum mampu bangkit karena daya beli melemah dan mata pencaharian belum sepenuhnya pulih.

Zam Zam menyoroti pernyataan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari, yang sebelumnya menyebut pasar tradisional di sejumlah wilayah seperti Aceh Tamiang, Pidie Jaya, dan Meureudu mulai kembali beroperasi sebagai indikator bergeraknya roda ekonomi.

“Pasar memang buka, tapi siapa yang belanja? Banyak warga kehilangan penghasilan, distribusi barang belum normal, dan utang bertambah. Ini realitas yang tidak muncul dalam laporan resmi,” katanya.

Zam Zam mengingatkan, klaim pemulihan yang disampaikan ke publik dan pemerintah pusat berpotensi berdampak serius. Jika Aceh dianggap sudah pulih, bantuan lanjutan bisa dikurangi atau dihentikan, sementara warga korban bencana masih bergantung pada dukungan negara.

Kritik Zam Zam tidak berhenti pada narasi. Ia bahkan mendesak Presiden untuk mengevaluasi kinerja pimpinan BNPB. Menurutnya, penanggulangan bencana tidak cukup berbasis data administratif, tetapi harus berpijak pada kondisi sosial-ekonomi warga terdampak.

“Penanganan bencana tidak boleh dibangun di atas laporan yang tidak sensitif terhadap penderitaan masyarakat. Negara harus hadir, bukan sekadar menyampaikan optimisme,” ujarnya.

Sebelumnya, BNPB menyampaikan bahwa aktivitas ekonomi di beberapa wilayah Aceh menunjukkan tanda-tanda pemulihan pascabencana hidrometeorologi akhir November 2025. Namun bagi masyarakat adat Pasak Opat Nenggeri Linge, klaim tersebut masih jauh dari gambaran pemulihan yang sesungguhnya—karena bagi banyak warga, krisis belum benar-benar berakhir.

Lainnya

Lima Jurnalis Hilang saat Liputan Erupsi Gunung Anak Krakatau, Jurnalis Bogor Gelar Doa Bersama

11 September 2026 - 18:56 WIB

Usai Dilantik, Anjasra Fokus Inventarisasi Barang Bukti

8 September 2026 - 14:26 WIB

Ngopi Usai MHT, Pokja PWI Jaktim Bahas Peluang Usaha

8 September 2026 - 00:20 WIB

Pramono Minta Pers Kawal Jakarta Menuju 500 Tahun

7 September 2026 - 19:07 WIB

Pengurusan Tanah Dipersoalkan Klien, Somasi II Notaris D.Y. Ditembuskan ke Majelis Pengawas

3 September 2026 - 12:20 WIB

Trending di Nasional