Riyadh, Arab Saudi, 23 Mei 2026 — Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memperkuat langkah perlindungan bagi jemaah haji Indonesia melalui penguatan koordinasi internasional.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui lawatan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. bersama tim ke Kantor Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi di Riyadh, Jumat (22/5).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari strategi penguatan sinergi antara pemerintah Indonesia dan otoritas keamanan Arab Saudi dalam memastikan keamanan, keselamatan, serta perlindungan warga negara Indonesia selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.
Rombongan Wakapolri diterima secara resmi oleh Wakil Direktur Intelijen PSS Arab Saudi, Mayjen Abdul Hamid, yang hadir mewakili pimpinan lembaga keamanan Arab Saudi. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh penghormatan dan kerja sama, memperlihatkan eratnya hubungan bilateral kedua negara, khususnya dalam pengamanan penyelenggaraan ibadah haji.
Lawatan tersebut sekaligus memperkuat peran Satgas Haji Polri yang dibentuk bersama Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia guna meningkatkan pengawasan terhadap berbagai potensi pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji.
Pemerintah Indonesia saat ini terus meningkatkan upaya pencegahan terhadap praktik haji non-prosedural yang dinilai berisiko bagi masyarakat. Selain berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administratif, keberangkatan melalui jalur tidak resmi juga kerap dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan.
Dalam pelaksanaannya, Satgas Haji Polri tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.
Data Satgas Haji dan Umrah Polri Tahun 2026 mencatat hingga saat ini Subsatgas Penegakan Hukum (Gakkum) telah menangani 11 Laporan Polisi (LP) dan 21 Laporan Informasi (LI) terkait berbagai dugaan pelanggaran penyelenggaraan haji.
Dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, aparat telah menetapkan 13 orang tersangka. Sementara jumlah korban yang terdampak mencapai 320 orang dengan total nilai kerugian masyarakat diperkirakan mencapai Rp10,025 miliar.
Tidak hanya melakukan penindakan, Satgas Haji Polri juga berhasil mencegah keberangkatan 32 warga negara Indonesia yang diduga akan berangkat melalui jalur non-prosedural. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik penyelenggaraan haji ilegal yang berpotensi merugikan.
Dalam pertemuan antara delegasi Indonesia dan otoritas Arab Saudi, sejumlah isu strategis turut menjadi pembahasan.
Di antaranya penguatan sistem pertukaran informasi, perlindungan warga negara Indonesia, percepatan koordinasi apabila terjadi persoalan di lapangan, hingga penguatan sistem pengawasan terhadap berbagai potensi pelanggaran selama musim haji berlangsung.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. menegaskan perlindungan terhadap jemaah membutuhkan kerja sama lintas negara yang berjalan secara berkelanjutan.
Menurutnya, pengawasan di dalam negeri dan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi merupakan dua elemen penting yang harus berjalan beriringan untuk memastikan keamanan masyarakat.
“Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah RI terus memperkuat pengawasan di dalam negeri untuk mencegah keberangkatan non-prosedural dan melindungi masyarakat dari praktik penipuan. Pada saat yang sama, koordinasi dengan otoritas Arab Saudi juga diperkuat agar perlindungan terhadap jemaah Indonesia dapat dilakukan secara menyeluruh,” kata Johnny.
Ia menambahkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh warga negara memperoleh layanan, keamanan, dan perlindungan yang optimal.
Menurutnya, perlindungan terhadap jemaah tidak dapat dilakukan hanya oleh satu institusi, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Perlindungan jemaah merupakan tanggung jawab bersama.
Karena itu, penguatan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, tertib, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Penguatan hubungan antara aparat Indonesia dan Arab Saudi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan serta mempercepat penanganan berbagai persoalan yang mungkin dihadapi jemaah selama musim haji.
Di tengah tingginya antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menindak praktik penyelenggaraan haji ilegal dan berbagai bentuk penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.
Melalui kolaborasi internasional yang semakin kuat, Indonesia berupaya memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, serta memperoleh perlindungan maksimal selama berada di Tanah Suci.
Reporter : Matyadi
